"Masalah kepala sekolah ini memang berkaitan dengan pengelolaan dana BOS. Itu menjadi bagian instrumen evaluasi yang kami sampaikan kepada pimpinan," ujarnya.
Disdik Sulsel bersama BKD dan Inspektorat sempat membahas opsi pemeriksaan khusus oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Namun, opsi tersebut dinilai bisa berujung pada sanksi disiplin berat jika terbukti ada pelanggaran.
"Kalau dilakukan pemeriksaan khusus dan terbukti pelanggaran berat, otomatis bisa berujung pemberhentian," kata Iqbal.
Hingga kini, surat persetujuan pengunduran diri para kepala sekolah belum diterbitkan. Proses evaluasi terhadap ratusan kepala sekolah tersebut masih berlangsung.
Pemerintah provinsi masih mempertimbangkan langkah lanjutan dalam menyikapi polemik ini. Disdik Sulsel menyatakan evaluasi dilakukan berdasarkan data temuan dan prosedur yang berlaku.