JAKARTA, iNews.id – Putusan PT TUN Makassar yang dikuatkan Mahkamah Agung (MA) tentang pembatalan keputusan KPU Makassar terkait penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari (DIAmi), dinilai tidak adil.
Putusan itu mencederai prinsip-prinsip berdemokrasi. Demokrasi seharusnya membuka pintu selebar-lebarnya bagi mereka yang ingin bertarung. Baru kemudian, setelah pintu dibuka, prosedurnya yang harus ketat.
"Kalau ini terlihat seperti ada sebuah skenario untuk menjegal calon tertentu dan kemudian membuat calon lainnya melenggang karena kemudian tidak ada lagi lawan,” ujar pakar hukum tata negara, Refly Harun di Jakarta, Kamis (26/4/2018).
MA, Senin (23/4/2018) lalu menolak permohonan kasasi yang diajukan KPU Makassar atas putusan PT TUN Makassar. Sebelumnya, PT TUN Makassar mengabulkan gugatan pasangan Munafri Arifuddin-A Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) yang meminta pembatalan keputusan KPU Makassar terkait penetapan pasangan DIAmi.
Refly Harun berpandangan, kalau mengacu prosedur hukum biasa, polemik masalah ini sudah selesai. Namun, menurutnya, kalau bicara hukum, seharusnya juga mempertimbangkan aspek keadilan.