MAKASSAR, iNews.id - Eksekusi dua unit rumah warga di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan (Sulsel), diwarnai kericuhan. Putusan pengadilan dinilai salah objek, karena luas lahan yang ada di dalam sertifikat tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
"Selain itu, tanah ini tidak ada sertifikatnya, dan memang belum pernah disertifikasikan," kata keluarga dari pihak tergugat, Hasrinadi, kepada wartawan di TKP eksekusi rumah, Kampung Tanru, Keluraham Monro-Monro, Kecamatan Binamu, Selasa (24/12/2019).
Dalam kasus tanah sengketa itu, warga atas nama Sodding per tanggal 3 Desember 2012 lalu menggugat sepupunya Bokoi Daeng Nambung dan Haris, dengan menggunakan sertifikat induk, tercatat luas area 250 meter persegi.
Sedangkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jeneponto, luas tanah di dalam sertifikat yang tertulis 300 meter persegi. Bukan hanya itu, lahan yang dieksekusi bahkan mencapai 312 meter persegi.
"Kami ingin ada keadilan. Ini sertifikat lain yang dipakai sebagai dasar putusan pengadilan," katanya.