"Hal yang dilakukan oleh pimpinan MRP itu adalah untuk kepentingannya dan tidak bisa diklaim mewakili lembaga MRP secara kelembagaan. Oleh karena itu, gugatan ke Mahkamah Konstitusi harus ditolak," katanya.
Forum Indonesia Bersatu di Tanah Papua meminta kepada lembaga audit negara, dalam hal ini Inspektorat Papua, BPK, KPK, Polri dan Kejaksaan, untuk segera melakukan audit anggaran yang digunakan oleh tim kerja pokok-pokok pikiran RUU Otsus Papua.
"Kami dari Forum Indonesia Bersatu meminta kepada pihak Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan evaluasi dan juga pembinaan terhadap MRP," ucapnya.
Usai dibacakan, pernyataan sikap tersebut langsung diserahkan kepada Dorlince. Hadir dalam pertemuan itu, Ketua LMA Port Numbay George Awi, Ketua FKUB Kabupaten Jayapura Pdt Alberth Yoku, Ketua Sinode IFGF Papua Pdt Catto Mauri, Ketua Harian BMP Provinsi Papua Max Abner Ohee, serta Ketua Umum Masjid Raya Baiturrahim sekaligus Ketua DPC NU Kota Jayapura Ustadz Abdul Kahar Yelipele.
Kemudian, Ketua Pemuda Mandala Trikora Ali Kabiay, tokoh masyarakat pegunungan Sem Kogoya, Ketua HNSI Papua Edison Awoitauw, Ketua IKKBP Papua Benyamin Tiris, Ketua Kadin Kabupaten Jayapura Yaap Suebu, Ketua PW GKI Onomi Felavouw Delila Yoku, serta Ketua PGGJ Kabupaten Jayapura Pdt Joop Suebu.
(CM)