Sementara Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Yohanis Walilo mengatakan, tiga provinsi baru membutuhkan 3.200 ASN guna membantu menjalankan roda pemerintahan dengan lancar.
"Untuk penempatan ASN di tiga provinsi baru tersebut akan diatur langsung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kami hanya bersifat koordinasi, yang mengatur itu dari Kemendagri," katanya.
Menurutnya, ASN yang akan digeser untuk tiga provinsi baru tersebut dimulai dari pejabat eselon II, III, IV serta staf organisasi perangkat daerah (OPD) pada pelayanan dasar.
“Jika berdasarkan draf awal dari Kemendagri itu 1.000 pegawai terdiri atas eselon maupun staf. Jadi kalau totalnya sekitar 3.200 ASN," ucapnya.