MERAUKE, iNews.id - Pengaturan aset-aset antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan Daerah Otonomi Baru (DOB) pada tiga kabupaten akan diatur sesuai mekanisme. Termasuk aset-aset milik pemerintah yang ada di tiga kabupaten tersebut.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pemerintah pusat sedang menghitung keuangan dan membentuk tim khusus mengenai masalah penganggaran tersebut.
"Aset sedang diatur di mana akan ada mekanisme hibah dari induk," ujar Tito di Merauke, Jumat (12/8/2022).
Dia menjelaskan untuk tiga ibu kota DOB di Papua, yaitu Papua Selatan yakni Merauke. Kemudian Papua Tengah di Nabire dan Papua Pegunungan Tengah berada pada Wamena, di mana dengan pembentukan tersebut akan mempercepat birokrasi dan pembangunan infrastruktur.
"Seperti di Papua Selatan secara otomatis proses administrasi, birokrasi, pelayanan publik dari Asmat tidak perlu lagi turun hingga ke Jayapura, namun di sini sudah bisa mengambil keputusan sendiri," katanya.
Menurutnya, pemekaran yang kini terjadi di Papua sudah terjadi di daerah lainnya dan hasilnya percepatan pembangunan infrastruktur sangat cepat dilakukan.
Sebelumnya, DPR pada Juni 2022 telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua menjadi Undang-Undang (UU) yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan Tengah.