SORONG, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan ada lima aset bangunan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Sorong yang dikuasai oleh pihak ketiga. Nilai seluruh aset tersebut mencapai Rp8 miliar.
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan, selain lima aset bangunan tersebut, KPK juga mencatat Pemkot Sorong memiliki aset tanah dan bangunan sejumlah 251 bidang. Dari jumlah aset tersebut, baru 41 bidang yang memiliki sertifikat.
"Kami berharap agar Pemerintah Kota Sorong melakukan pembenahan tata kelola manajemen aset daerah," kata Lili Pintauli di Sorong, Selasa (11/8/2020).
Menurut dia, sebagai lembaga yang berfungsi untuk mencegah tindak korupsi, KPK memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda jika dibandingkan dengan institusi penegak hukum lain. Salah satu kewenangan KPK berkoordinasi kemudian melakukan supervisi dengan kementerian, instansi, lembaga ataupun dengan pemerintah daerah guna pembenahan tata kelola manajemen aset negara.
"Salah satu fokus KPK pada 2019 dan kemudian berlanjut 2020, terkait dengan pembenahan tata kelola manajemen aset pada pemerintahan daerah, termasuk Kota Sorong," katanya.
Dia juga memberikan apresiasi kepada Pemkot Sorong maupun kabupaten. Sebab, permasalahan penyerahan aset RSUD Kampung Baru dari kabupaten kepada kota yang bertahun-tahun tertunda akhirnya diselesaikan dengan baik.