Dia menambahkan, penyelesaian konflik sosial di Kwamki Narama juga memerlukan peran aktif Pemerintah Kabupaten Mimika serta Pemerintah Kabupaten Puncak.
Meskipun mayoritas pihak yang bertikai berasal dari wilayah Beoga dan Ilaga, Kabupaten Puncak, Agus menegaskan bahwa karena konflik berlangsung di wilayah Mimika, maka pemerintah daerah tidak boleh bersikap pasif.
"Bupati Mimika dan Kapolres Mimika punya kewenangan besar untuk tekan dan bubarkan masyarakat yang konflik di Kwamki Narama. Dengan alasan apa pun tidak boleh ada konflik. Kalau pemerintah membiarkan dengan berbagai alasan, maka Kwamki Narama tidak akan aman. Pandangan orang di luar itu seolah-olah Pemkab Mimika membiarkan masyarakat baku bunuh," kata Agus.
Sebagai pimpinan lembaga kultural masyarakat asli Papua di wilayah Papua Tengah, Agus berharap situasi keamanan di Kwamki Lama dapat segera dipulihkan dan kedua kelompok yang bertikai bisa berdamai sehingga masyarakat kembali menjalankan aktivitas secara normal.
MRP Papua Tengah juga mendorong Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Alfred Papare serta Danrem 173/Praja Vira Braja (PVB) Brigjen TNI I Ketut Mertha Gunarda agar menginstruksikan jajaran TNI dan Polri di Mimika bertindak lebih tegas dalam menangani konflik sosial seperti yang terjadi di Kwamki Narama.
Sementara itu, pada Senin (5/1), sekitar 400 personel gabungan TNI-Polri telah diterjunkan ke Distrik Kwamki Narama untuk mengamankan konflik antara kubu Dang dan kubu Newegalen.
Kapolres Mimika Billyandha Hildiario Budiman menyampaikan bahwa pihaknya melakukan razia terhadap berbagai senjata tajam seperti busur, anak panah, parang, kapak, dan alat lainnya yang digunakan warga dalam bentrokan. Aparat juga membongkar tenda-tenda terpal yang dijadikan tempat berkumpul oleh kedua kelompok yang bertikai.