MERAUKE, iNews.id - Proses rekrutmen anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Bawaslu di seluruh provinsi di Papua bergulir. Sejumlah pihak mendukung agar proses seleksi dilakukan secara transparan.
"Saya masih menilai bahwa pihak Panpil masih kurang transparan, sehingga terkesan ada kepentingan tertentu dengan mengutamakan kelompok tertentu," ujar Ketua Forum Solidaritas Rakyat Papua untuk NKRI, Thimotius N. Gedy, Selasa (27/6/2023).
Pihaknya menilai rekrutmen MRP maupun Bawaslu sifatnya penting untuk keberlangsungan pembangunan sejumlah wilayah di Papua. MRP sebagai lembaga kultur masyarakat Papua harus ada pada provinsi pemekaran sebagai representasi masyarakat adat di wilayah tersebut.
"Kami dari Forum Solidaritas Rakyat Papua untuk NKRI mendukung rekrutmen MRP karena ini lembaga independen yang sangat penting yang perlu kita dukung bersama. Proses seleksi harus benar-benar transparan. Karena ini adalah rekrutmen MRP, maka tim sel harus benar-benar memperhatikan ketokohan sebagai representasi masyarakat, baik dari adat, agama, maupun perempuan dan seharusnya sesuai dengan Pergub yang ada," kata Thimotius.
Sementara itu terkait rekrutmen Bawaslu, Thimotius meminta tim seleksi lebih teliti dalam menyeleksi para calon. Calon dengan track record tidak baik sebaiknya tidak diakomodasi.
"Ini lembaga yang sangat penting dalam kompetisi Pemilu, sehingga saran kami kepada negara agar proses seleksi berjalan dengan baik, calon yang memiliki track record jelek tidak usah diakomodir. Jangan calon yang tergabung dengan partai politik, karena kalau sampai politik masuk maka jangan harap akan ada Bawaslu yang independen," ucapnya.
Dia menilai, Bawaslu merupakan pengawas jalannya pemilu. Sehingga diharapkan lembaga itu bisa netral.
"Kalau tidak netral ya bisa ada kecurangan saat pelaksanaan Pemilu nanti, makanya proses ini harus teliti dan transparan," ucapnya.