"Ini hal yang kurang baik jelang pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati pada 4-6 September 2020. Karena kami juga dapat laporan bahwa yang aksi massa itu menyebutkan agar salah satu calon bupati tidak diproses berkasnya. Ini yang menurut kami aneh," kata Adam.
Sementara Mikha Sraun menambahkan, saat peristiwa itu terjadi, ada tiga staf yang sedang berada di dalam Kantor KPU Mamberamo Raya. Staf melihat ada juga oknum massa yang masuk dalam kantor dan menjarah barang milik staf KPU.
"Barang yang dijarah di antaranya dompet berisi uang dan tas. Lalu ada ancaman yang dilontarkan agar tidak terima berkas salah seorang calon bupati," katanya.
Karena dilempar dan mendapat ancaman, tiga orang staf yang berada di kantor langsung melarikan diri ke arah rumah warga atau keluarga terdekat guna mencari perlindungan.
"Beruntung mereka bisa melarikan diri, meski ada lecet atau mungkin luka gores akibat menyelamatkan diri. Mereka dilaporkan dalam keadaan selamat. Terkait hal ini, saya langsung hubungi ke aparat keamanan di Mamberamo Raya untuk melihat atau mengamankan staf kami," kata Mikha.
Terkait aksi perusakan dan penjarahan serta pengancaman yang diterima oleh staf KPU di Mamberamo Raya, Adam Arisoy yang membidangi Divisi Partisipasi Masyarakat (Parmas) KPU Papua menambahkan segera berkoordinasi dengan pimpinan untuk menyurati Polda Papua. Mereka berharap ada pengamanan untuk staf KPU dan saat pendaftaran bakal calon bupati/wakil bupati pada awal September 2020 di Kasonaweja, Kabupaten Mamberamo Raya.
"Kami lihat masalah ini cukup serius. Jadi, kami akan menyurati ke Polda Papua, tentunya setelah berkoordinasi dengan pimpinan dan komisioner KPU Papua agar tidak terulang kembali di daerah lain," katanya.