AMBON, iNews.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku dinilai belum sepenuhnya memaksimalkan penyerapananggaran belanja. Akibatnya, sebagian program dan kegiatan tidak terealisasi bahkan ada yang masih di bawah target.
Pernyataan ini disampaikan oleh Bendahara F-PKS DPRD Maluku, Rostina, Minggu (20/9/2020). Menurutnya, program dan kegiatan serta alokasi belanja yang direalisasikan belum mampu mencapai tujuan utama.
“Belum mencapai tujuan utama yakni guna meningkatkan kesejahteraan rakyat secara efektif," katanya.
Menurunya, kondisi ini dapat dilihat pada Dinas Kesehatan Maluku, dimana realisasi belanjanya sebesar 88,29 persen, Dinas PUPR 87,67 persen, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 69,61 persen, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 83,45 persen serta Dinas Lingkungan Hidup 81,03 persen.
Sama halnya dengan realisasi belanja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 87,99 persen, Dishub 24,24 persen, Diskominfo 87,05 persen, Diskop dan UKM 89,95 persen, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 71,30 persen, Dispora 89,51 persen dan Dishut 82,85 persen.