Pembayaran ini dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten SBT antara Bulan Oktober atau November 2020. Tahun lalu PNRI setempat mendapatkan pekerjaan pencetakan bahan ujian sekolah dari enam kabupaten dan dua kota.
"Namun untuk tahun ini kita hanya mendapatkan dua pekerjaan pencetakan yakni dari Kabupaten SBT dan Kota Ambon, sementara yang lainnya sudah menggunakan sistem online sehingga untuk penghasilan PNRI mengalami penurunan drastis," katanya.
Untuk posisi awal Januari dana Februari 2020 biasanya PNRI mendapatkan hasil sampai Rp2 miliar namun sekarang tidak lebih dari Rp500 juta. Itu pun pembayaran dari dinas-dinas sempat terpending sampai Oktober baru dilunasi. Sehingga untuk pembayaran-pembayaran BPJS Kesehatan dan upah tenaga kerja dipending semuanya.
Komisi IV DPRD Maluku akhirnya mencari solusi guna menyelesaikan masalah hak-hak karyawan di Perum PNRI Cabang Ambon yang belum dibayarkan dengan cara menyurati PNRI Pusat.
"Kami cukup memaklumi kondisi bisnis yang terjadi di PNRI Cabang Ambon. Nah, Komisi IV akan mencoba mencari solusi dengan menyurati resmi PNRI Pusat lewat pimpinan DPRD Provinsi Maluku," kata Ketua Komisi IV, Samson Atapary.