Enny melanjutkan, demi menjaga kemurnian suara pemilih, seharusnya dilakukan pemungutan suara ulang di semua TPS yang menjadi tempat nama-nama karyawan PT NHM yang belum menggunakan hak pilihnya terdaftar dalam DPT. Kendati demikian, karena kondisi pandemi Covid-19 yang sedang melanda Indonesia dan kemungkinan jauhnya jarak TPS tempat karyawan PT NHM terdaftar sebagai pemilih, maka hal demikian menjadi dikesampingkan.
Untuk memenuhi hak pilih karyawan yang belum memberikan suaranya dan dalam rangka melindungi hak pilih warga negara untuk memberikan suara dalam Pilkada Halmahera Utara, perlu dibuat TPS khusus yang berada di lingkungan PT NHM. Pembentukan TPS khusus tersebut dilakukan melalui koordinasi antara KPU Halmahera Utara dengan PT NHM, termasuk dalam melakukan validasi terhadap data-data karyawan yang terdaftar di DPT.
Dengan demikian, termohon harus memastikan pemungutan suara di PT NHM hanya dapat diikuti oleh karyawan yang belum menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2020. Untuk kepentingan tersebut, termohon dapat menyusun DPT khusus sehingga dapat dipastikan karyawan PT NHM yang telah menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2020 tidak lagi menggunakan hak pilihnya di TPS khusus.
"Berdasarkan pertimbangan Mahkamah tersebut di atas, dalil pemohon a quo beralasan menurut hukum," kata Enny.
Pemohon juga mendalilkan tingginya partisipasi pemilih yang hampir 100 persen di TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara. Selain itu, pada persidangan tanggal 2 Maret 2021, terungkap fakta, terdapat empat nama tahanan yang menjadi warga Desa Supu dan namanya telah digunakan untuk melakukan pencoblosan. Padahal, keempat orang tersebut masih menjalankan pidana penjara.