AMBON, iNews.id - Kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Maluku disorot. Ada sejumlah kejanggalan yang ditemukan di antaranya penyampaian data dan pertanggungjawaban.
"Kami setiap saat selalu mengikuti pernyataan pers GTPP Covid-19 Maluku. Namun, ada sejumlah kejanggalan dan persoalan yang mesti diperjelas," kata juru bicara Fraksi GerindraDPRD Maluku, Saudah Tuanakotta Tethool, Rabu (7/10/2020).
Atas hal tersebut, dia meminta Gubernur Murad Ismail mengintensifkan pengawasan. Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap raperda tentang perubahan APBD Maluku tahun anggaran 2020. Rapat ini dipimpin Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury.
Saudah menyontohkan, jumlah pasien positif Covid-19 yang dirawat di 25 rumah sakit dan tempat karantina dengan jumlah terkonfirmasi yang masih dalam perawatan, selalu terjadi selisih yang sangat besar.
Seperti data pernyataan pers GTPP Maluku 4 Oktober 2020, dimana ada 843 orang terkonfirmasi yang tidak dirawat atau dikarantina di 25 fasilitas yang disediakan pemerintah.