Rudy juga menilai kendaraan dinas yang representatif penting untuk menjaga citra atau marwah Kalimantan Timur sebagai wilayah penyangga dan bagian dari Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Masak iya kepala daerah pakai mobil ada kadarnya. Jaga dong marwah Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur," katanya.
Terkait harga, dia menyebut kualitas sebanding dengan nilai yang dibayarkan.
"Persoalan harga, ada rupa ada harga. Ada mutu, ada kualitas ada harganya. Kami tidak ikutin berapa harganya, kami hanya pesan," ujarnya.
Hingga kini, pengadaan mobil dinas Gubernur Kaltim senilai Rp8,5 miliar tersebut masih menjadi perbincangan publik. Pemprov menegaskan keputusan itu tetap berlandaskan kebutuhan fungsional serta aturan yang berlaku.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, memastikan pengadaan tersebut telah melalui pertimbangan matang. Dia menegaskan kendaraan operasional itu bukan sekadar fasilitas mewah, melainkan sarana pendukung kerja kepala daerah.