SAMARINDA, iNews.id - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) merespons polemik mobil dinas gubernur yang menjadi sorotan publik. Isu ini mencuat setelah rencana pengadaan kendaraan operasional kepala daerah disebut mencapai Rp8,5 miliar.
Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni menjelaskan, perencanaan tersebut telah melalui kajian kebutuhan serta mempertimbangkan efektivitas tugas gubernur di lapangan. Menurut dia, kondisi geografis Kaltim yang menantang membutuhkan kendaraan dengan spesifikasi tangguh.
Dia menyebut kendaraan yang direncanakan merupakan SUV hybrid bermesin 3.000 cc dengan kemampuan melibas medan berat. Pengadaan itu, kata dia, bukan sekadar fasilitas mewah.
"Pak Gubernur berkomitmen untuk memantau langsung setiap permasalahan di pelosok. Untuk mencapai titik-titik krusial dengan medan seberat itu, dibutuhkan kendaraan yang andal dan representatif," ujar Sri Wahyuni dikutip dari iNews Balikpapan, Kamis (26/2/2026).
Sri Wahyuni memastikan pengadaan mobil dinas tersebut telah melalui pertimbangan matang berdasarkan kebutuhan kedinasan. Pemprov Kaltim melalui BPKAD juga mengklarifikasi bahwa pengadaan tetap berpegang pada prinsip value for money dan efisiensi jangka panjang.