Meski sebelumnya sempat ada wacana penghentian pengadaan kendaraan dinas pada Tahun Anggaran 2025, pengadaan untuk pimpinan daerah disebut sebagai pengecualian proporsional. Hal itu guna mendukung fungsi VVIP dan pelayanan tamu negara.
Wilayah Kaltim yang didominasi jalur berlumpur, berbatu hingga akses terpencil dinilai membutuhkan kendaraan berkemampuan off-road agar agenda pemerintahan tidak terhambat kendala teknis.
Namun, detail merek, jumlah unit, serta waktu pembelian belum diungkap secara rinci. Penjelasan lebih menitikberatkan pada urgensi fungsi kendaraan dibanding spesifikasi teknisnya.
Sementara itu, Gubernur KaltimRudy Masud menegaskan hingga kini dia belum menerima mobil dinas tersebut. Dia mengaku masih menggunakan kendaraan pribadi untuk menunjang aktivitasnya sebagai gubernur.
Rudy menyoroti posisi strategis Kaltim sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurut dia, representasi kepala daerah perlu mencerminkan wibawa provinsi yang kini menjadi sorotan nasional dan internasional.