Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan daya saing produk lokal, tetapi juga memperluas lapangan kerja serta kesejahteraan petani.
Namun demikian, Gubernur Muhidin mengingatkan masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu dihadapi bersama, seperti fluktuasi harga bahan pokok, keterbatasan cadangan pangan daerah, dan peningkatan standar keamanan serta gizi masyarakat.
Dia menekankan perlunya data pangan yang akurat dan sistem informasi yang terintegrasi agar kebijakan dapat dijalankan dengan cepat dan tepat sasaran.
Selain itu, Pemprov Kalsel juga terus memperkuat kerja sama dengan Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, dan Bulog dalam pengendalian harga dan pasokan pangan untuk menjaga stabilitas di daerah.
“Kami ingin memastikan sistem pangan daerah mandiri dan tangguh menghadapi gejolak global,” ucapnya.
Ariadi juga menyampaikan harapan agar kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Kalimantan Selatan dapat menjadi momentum untuk memperjuangkan penyempurnaan kebijakan pangan nasional yang lebih berpihak kepada daerah, petani, dan masyarakat kecil.
“Semoga kegiatan ini menghasilkan rekomendasi konstruktif dan berdampak nyata bagi perbaikan kebijakan pangan ke depan,” tuturnya.