Sebelum, Ketua DPRD Tanah Bumbu Supiansyah mengimbau semua koleganya di legislatif untuk menjamin penangguhan penahanan tersangka RS.
"Benar. Saya meminta semua anggota dewan. Kan wajar kita kemanusiaan dan kawan. Masalah proses hukum tetap (berjalan), hanya memindahkan ke tahanan kota atau rumah. Apalagi ini tengah bulan ramadhan," katanya.
Namun tawaran itu ditolak langsung, anggota DPRD kabupaten Tanah Bumbu, Fawahisah Mahabatan. Alasannya tak ada relevansinya antara lembaga legislatif dengan kasus yang didera mantan sekda tersebut.
"Saya tidak sepakat jika mengatasnamakan lembaga DPRD. Tapi apabila memberikan jaminan penangguhan penahanan atas nama pribadi silakan, itu hak mereka," tegasnya.
Penolakan juga disampaikan anggota DPRD lainnya, Andi Asdar Wijaya. Menurutnya legislator harus ingat akan sumpah DPRD dibawah kitab suci, lebih mengutamakan kepentingan masyarakat.
"Tupoksi anggota DPRD ada 3, budgeting, legislasi dan controlling, bukan justru menggebu-gebu memberikan jaminan penangguhan, kan ada atasan langsung yg bersangkutan sebagai ASN dan juga punya kuasa hukum , saya kira itu yg lebih layak," ucapnya.
Sejumlah pihak meminta agar nama-nama yang memberikan dukungan penangguhan tersangka kasus korupsi dipublikasikan, agar masyarakat dapat melihat dan menilai sendiri.