Dikatakannya, bumi Kalimantan ini jauh sudah memiliki peradaban yang lebih unggul dibandingkan dengan peradaban lainnya di Nusantara, karena kerajaan tertua dan pertama di Indonesia ada di Kalimantan, yakni kerajaan Kutai Kertanegara.
"Terkait dengan kasus ini, BPM Kalbar akan melaporkan kasus ini ke Polda Kalbar pada tanggal 25 Januari 2022 karena ucapannya itu membuat resah masyarakat," ucapnya.
Terkait dengan laporan itu, BPM akan mengumpulkan bukti-bukti pendukung seperti unggahan video Edy Mulyadi, pemberitaan di media online dan surat kabar untuk dibawa ke Polda Kalbar.
"Untuk itu kami meminta kepada Kapolri, Jaksa Agung dan Menkopolhukam untuk terus mengawal kasus yang telah viral tersebut," ucapnya.
Pulau Kalimantan, kata Deny dihuni oleh multi etnis yang selalu menjaga keberagaman dan perbedaan, sehingga BPM Kalbar merasa terpanggil dengan ucapannya yang telah mencederai masyarakat Kalimantan.
Deny juga meminta kepada pengurus BPM yang ada di 14 kabupaten/kota yang ada di Kalbar, dan juga masyarakat untuk tidak terpancing dengan kasus tersebut.
"Mari kita sama-sama menjaga Kamtibmas agar selalu tetap aman dan selalu, kami juga meminta agar kita semua selalu bijak dalam menyikapi kasus ini, dan menyerahkan proses hukumnya kepada aparat yang berwenang," ucapnya.
Diberitakan sebelumnya nama Edy Mulyadi kembali menjadi sorotan usai videonya yang diduga menghina Kalimantan viral di media sosial. Dalam video yang diunggah di kanal Youtube miliknya pada Selasa, 18 Januari 2022 lalu, dia bersama sejumlah pihak lainnya menyatakan penolakan terkait pemindahan ibu kota ke Kalimantan.
Edy Mulyadi pun menyinggung terkait pihak mana yang ingin membangun perumahan di sana. Dia kemudian menyebutkan sejumlah nama perusahaan properti yang terkenal di Indonesia.
Edy Mulyadi mempertanyakan perusahaan mana yang ingin membangun dan memasarkan hunian yang mereka buat di Kalimantan.
"Pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak, genderuwo, ngapain gue bangun di sana?" ucapnya.