KAPUAS HULU, iNews.id - Sebanyak 278 kepala desa di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat (Kalbar) mengusulkan revisi Peraturan Presiden (Perpres) nomor 104 Tahun 2021. Ketentuan perpres tersebut terkait dana desa dinilai memberatkan.
"Kami tidak menolak Perpres itu. Kami hanya minta agar pada pasal 5 ada revisi yang sangat berat kami laksanakan, yaitu terkait minimal 40 persen dari dana desa digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT)," ujar Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kapuas Hulu, Yusuf Basuki di Putussibau, Selasa (21/12/2021).
Yusuf menjelaskan, Pasal 5 Perpres nomor 104 Tahun 2021 cukup memberatkan kepala desa yang ada di daerah khususnya di Kapuas Hulu. Menurutnya 40 persen dana desa untuk BLT akan sangat sulit menyerapnya.
"Apalagi untuk keluarga penerima manfaat sudah dibahas dalam musyawarah khusus di desa masing-masing. Jadi kami minta regulasi itu segera direvisi," ucapnya.
Menurutnya ini adalah aspirasi 278 kepala desa di Kapuas Hulu. Dia berharap Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menyampaikan ke pemerintah pusat untuk menjadi perhatian.
Keluhan tersebut tidak hanya disuarakan Apdesi Kapuas Hulu, tetapi hampir seluruh kepala desa di Indonesia.
"Kami akan menyampaikan aspirasi melalui Pemda Kapuas Hulu dengan harapan disampaikan ke Pemerintah provinsi dan pusat," ujarnya.