Sutarmidji mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalbar sudah berupaya untuk melakukan perdagangan antar dua wilayah namun dirinya menilai masih kurang efektif dan maksimal. Karena itu dia meminta kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk segera membangun ekonomi di perbatasan itu.
Sutarmidji berharap dengan adanya Inpres percepatan pembangunan ekonomi kawasan perbatasan ini, pemerintah daerah diberikan kebebasan dalam kewenangan pengelolaan perbatasan untuk bekerjasama dengan pemerintah negara tetangga.
Menurutnya, meskipun kewenangan hubungan kedua negara dipegang pusat, tapi bukan berarti daerah tidak bisa melakukan pengelolaan perbatasan.
"PLBN yang ada di Kalbar harus kita maksimalkan untuk peningkatan ekonomi diperbatasan, seiring dengan di izinkannya pemerintah daerah untuk mengelola perbatasan saat ini," ujar mantan Wali Kota Pontianak ini