PONTIANAK, iNews.id - Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji meminta diberi kebebasan dalam mengelola wilayah perbatasan. Menurut Sutarmidji, potensi ekonomi di wilayah perbatasan belum digarap maksimal.
Hal itu disampaikan Sutarmidji usai Rakor Pembahasan Rancangan Inpres Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Perbatasan Negara (Aruk, Motaain dan Skouw) di Pontianak, Jumat (10/7/2020).
Salah satu yang disorot yakni Pintu Lintas Batas Negara (PLBN) di wilayah Aruk, Kabupaten Sambas. Sutarmidji menyebut belum ada peningkatan ekonomi yang dirasakan bagi pemerintahan daerah setempat.
Menurutnya, PLBN Aruk sudah cukup lama diresmikan oleh Presiden, namun tidak ada peningkatan ekonomi di perbatasan.
"Karena kita (Indonesia) sudah beranggapan perdagangan Internasional, sedangkan negara Malaysia beranggapan perdagangan tradisional. Jadi barang dagangan itu dilangsir di zona netral aja dan pemerintah daerah sudah kita paksa untuk manfaatkan itu," kata Sutarmidji.