Secara sosiologis, kata dia latar belakang sosial ekonomi anggota legislatif juga bisa melatari. Namun, kesiapan psiko-sosial anggota legislatif dalam kerja kerja politik sangat dituntut.
Bagi anggota legislatif yang latarnya tidak paham dunia politik tentu lebih banyak risiko karena ada anggota legislatif yang sebetulnya baru masuk dunia politik.
"Jangka pendek mungkin solutif, tapi jangka menengah bisa menjadi sumber masalah," katanya.
Kecenderungan menggadaikan SK, kata dia sebetulnya juga dilakukan pada profesi lainnya, seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) dan umumnya terjadi di daerah-daerah.
"Jika PNS/karyawan menggadaikan SK untuk kebutuhan investasi/produktif (pengembangan diri) mungkin bisa dipahami, namun jika untuk konsumtif, tentu perlu dipertanyakan," katanya.
Dia menilai perlu ada kajian lebih mendalam. Untuk bisa nyaleg, bukan hanya bermodal berkompeten secara politik, tapi justru modal finansial yang utama, apalagi di konteks politik uang demikian melekat.
"Modal popularitas saja kadang tidak cukup, apalagi yang kurang populer, kurang dikenal di masyarakat," ucapnya.