"Jika sejak awal sudah mulai menggadaikan SK, ya tentu saja berikutnya mereka juga dengan mudah mencari celah melalui fungsi dan peran mereka demi mendapatkan tambahan baru. Apalagi kebutuhan sebagai pejabat juga semakin bertambah," ucapnya.
Dia menuturkan, penggadaian SK ini merupakan titik awal lingkaran setan tuntutan akan uang dari anggota DPRD yang berarti juga bahwa terbukanya peluang untuk mendapatkan uang itu dari sumber-sumber ilegal dengan memanfaatkan fungsi dan kewenangan DPRD.
Selain itu dia menilai, penggadaian SK ini seperti melupakan jati diri anggota DPRD sebagai wakil rakyat sejak titik awal seorang anggota dewan seharusnya mengabdi untuk rakyat. Bagaimana mereka bisa berbicara tentang politik anggaran ketika mereka justru dituntut oleh kebutuhan diri sendiri akan uang.
"Jelas ini namanya bukan solusi sih. Justru menimbulkan problem baru, yakni berutang dan lain-lain," katanya.
Sementara itu, Ida Ruwaida, Sosilog dari Universitas Indonesia (UI) mengatakan, menggadaikan SK bisa jadi salah satu bentuk upaya untuk balik modal karena bisa jadi ada yang berutang sana sini.