“Perjanjiannya, jika sukses sesuai rencana, kekurangan Rp200 juta akan diberikan. Namun jika gagal, uang Rp600 juta harus dikembalikan. Semua ada alat buktinya. Uang Rp600 juta tersebut merupakan uang pribadi klien saya. Tidak ada kaitannya dengan APBD,” kata Joko Trisno.
Usaha mewujudkan Universitas Putera Sang Fajar di Kota Blitar tersebut ternyata gagal. Selain merasa malu dengan masyarakat Kota Blitar, Samanhudi juga merasa tertipu. Dia meminta terlapor Santoso dan M mengembalikan uang Rp600 juta.
Karena permintaan baik baik dengan jalan musyawarah tidak diindahkan, melalui dirinya selaku kuasa hukum, kliennya kemudian melayangkan somasi kepada Santoso. Somasi berlangsung pada bulan Mei dan Juni lalu. Sementara M yang informasinya juga menjadi dosen di salah satu kampus di Surabaya, tidak bisa dihubungi.
“Karena dua kali somasi juga tidak diindahkan, kami kemudian membuat aduan atau melaporkan secara resmi ke Polres Blitar Kota dengan dugaan penipuan dan penggelapan,” kata Joko Trisno.
Dalam persoalan ini Joko Trisno juga menegaskan, laporan terhadap Wali Kota Blitar Santoso murni persoalan hukum. Laporan yang disampaikan kliennya yang saat ini masih berada di Lapas Kelas II B Blitar, tidak ada muatan politik, termasuk tidak ada sangkut pautnya dengan pencalonan terlapor (Santoso) sebagai calon Wali Kota Blitar 2020 dari PDIP.