Menurutnya, Pemkab telah memberikan Belanja Langsung Tunai (BLT) Daerah bagi 7.117 KPM (keluarga penerima manfaat) dan Belanja Langsung Tunai (BLT) Desa bagi 12.722 KPM.
“Baik BLT Daerah maupun BLT Desa seluruhnya dialokasikan dari APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 14,296 miliar,” tuturnya.
Selain itu, pihaknya telah melakukan pendataan mandiri mulai Januari 2022 dengan berdasarkan nama dan alamat, serta melakukan identifikasi kesesuaian program kegiatan intervensi dengan strategi pengentasan kemiskinan.
Sementara itu, dalam kegiatan tersebut, Ketua DPRD Bojonegoro Abdullah Umar mengataka sebagai lembaga legislatif, pihaknya mengapresiasi langkah maupun program yang dilakukan Pemkab dalam percepatan penanganan kemiskinan ekstrem di Bojonegoro. Meskipun Badan Pusat Statistik (BPS) Bojonegoro merilis data angka kemiskinan di Bojonegoro mengalami peningkatan, sangat penting untuk mensikronisasi data tersebut.
“Mari kita mencari solusi bersama dalam untuk mengatasi permasalahan yang menghambat percepatan penanganan angka kemiskinan ekstrem,” ujarnya.
Dia menambahkan, dengan berbagai program yang telah disiapkan dan dilakukan oleh Pemkab, diharapkan angka kemiskinan di Bojonegoro semakin menurun.
(CM)