Rachmat Santoso berniat membawa persoalan yang terjadi ke Kejaksaan Agung. "Biar Kejaksaan Agung memeriksa dan mengusutnya," katanya.
Diketahui, polemik mesin PCR ini muncul setelah Wabup Blitar Rachmat Santoso ditegur Menkes Budi Gunadi Sadikin soal pengadaan mesin PCR merek R di RSUD Srengat. Selain harganya terlalu mahal, mesin PCR juga tidak suport dengan reagen yang berasal dari bantuan pemerintah.
Karenanya pemerintah tidak merekomendasikan. Untuk bisa mengoperasikan diperlukan pengadaan reagen sendiri. Semenyaa harganya juga lebih mahal. Kecurigaan pun melebar. Apalagi Menkes juga sempat bertanya, ada perjanjian apa antara Direkrut RSUD Srengat dengan pihak rekanan.