"YKP enggan mengembalikan aset yang berupa tanah dan bangunan itu ke pemkot karena yakin itu milik mereka. Buktinya adalah akta notaris yang menyebutkan aset itu bukan milik Pemkot, melainkan milik YKP, hingga akhirnya, saya melaporkan ke Kejari Surabaya agar memeriksa petinggi YKP," katanya.
Bambang DH menyebutkan, aset YKP merupakan milik Pemkot Surabaya. Sebab, yayasan tersebut, terbentuk berasal dari Pemkot Surabaya. Karena itu, dia berharap agar aset YKP bisa segera kembali ke Pemkot Surabaya, seperti halnya Gedung Gelora Pancasila.
"Saya senang Gelora Pancasila bisa kembali dikuasai Pemkot Surabaya. Kolam renang Brantas juga saya harap bisa dikuasai Pemkot," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PDIP ini.
Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Didik Farkhan Alisyahdi mengatakan, Bambang DH adalah mantan wali kota, sehingga tahu betul tentang kondisi YKP.
"Karena itu, keterangan Pak Bambang ini penting sebagai pembuktian adanya kejanggalan dalam pengelolaan YKP," katanya.
"Dalam kasus ini kami juga minta bantuan sejumlah pihak seperti PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) hingga Badan Pertanahan Surabaya," ujarnya.