Namun, itu pun harus dilakukan pengawasan ketat. Sebab, jangan sampai, beras untuk tujuan Indonesia timur justru bocor dan beradar di Jatim. "Jangan malah digunakan sebagai pintu untuk menurunkan sebagian ke pasar Jatim secara sembunyi sembunyi," katanya.
Meski begitu, Nawardi tetap berharap tidak ada bongkar muat beras impor di Wilayah Jatim. Hal itu untuk mengantisipasi kemungkinan beras impor tersebut bocor dan beredar di masyarakat.
"Kayak jamannya pakde Karwo (Gubernur Jatim Soekarwo) dulu, kan tegas menolak beras impor masuk atau merembes ke Jatim. Akhirnya dialihkan pembongkarannya. Itu menurut saya cara melindungi petani di Jatim," katanya.
Nawardi mengingatkan, Jatim merupakan lumbung pangan nasional. Karenanya, dia mewanti-wanti agar kondisi tersebut tidak terganggu dengan masuknya beras impor. "Butuh keberpihakan pemerintah provinsi untuk menjaga semua ini," katanya.
Lebih jauh, alumni UIN Sunan Ampel ini juga berharap Satgas Pangan milik Provinsi Jatim juga aktif melakukan pengawasan di lapangan. Jangan sampai beras impor tersebut masuk dan beradar luas di provinsi ini.