Adhy sempat bertugas ketika Kemensos dijabat Menteri Sosial Juliari Peter Batubara yang dijerat KPK karena kasus korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19. “Itu sudah dilidik tapi dalam posisi waktu itu di Kemensos,” tutur Pahala.
Bahkan Adhy sempat menjalani klarifikasi LHKPN di Gedung Merah Putih KPK pada Senin (22/5/2023) lalu. Sementara diketahui dari situs e LHKPN KPK, pada 8 Maret 2022 untuk periode 2021 dengan total kekayaan Rp 5.822.222.918.
Pahala menambahkan, sejumlah pejabat yang hasil pemeriksaan LHKPN-nya dilimpahkan ke penyelidikan yakni eks Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Timur Sudarman Harjasaputra.
Kemudian, Kepala Kantor Pajak Madya Jakarta Timur Wahono Saputro, Kepala Dinas Energi dan Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil. Selain mereka, KPK juga tengah mengklarifikasi LHKPN Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulawesi Tengah, Gubernur Sulawesi Tengah, dan Gubernur Lampung.
“Kami sudah periksa lantas kita mintakan klarifikasi karena ada beberapa transaksi yang perlu diklarifikasi,” tutur dia.