SURABAYA, iNews.id - Perjanjian Keraton Yogyakarta dengan Inggris pada 1 Agustus 1812 menyisakan banyak masalah di masyarakat. Selain Keraton Yogyakarta dipaksa membubarkan kekuatan militernya, segala hal yang berkaitan dengan litigasi juga harus diadili di bawah hukum eropa.
Hal itulah yang akhirnya membuat Pangeran Diponegoro berang. Sebab, kendali hukum eropa dianggap banyak bertentangan dengan hukum Islam dan adat Jawa yang sebelumnya diterapkan.
Isi perjanjian itu tak lepas dari posisi keraton yang lemah, sehingga dinilai oleh Raffles, keraton tak lagi mampu membahayakan stabilitas keamanan daerah itu.
Dikisahkan dalam buku "Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro 1785-1854" tulisan Peter Carey, perjanjian itu membuat keraton harus membubarkan pasukan militernya yang berkekuatan 8.000-9.000 personel.
Setelah bala tentara itu dibubarkan, pada Agustus 1812 Gubernur Jenderal Hindia Belanda Thomas Stamford Raffles mencoba mengirim mereka ke Kalimantan Timur untuk bekerja di perkebunan-perkebunan milik Alexander Hare. Tetapi kebanyakan dari mereka menolak dan memilih tetap tinggal di ibu kota kesultanan, dan banyak yang kemudian bergabung dengan Pangeran Diponegoro pada tahun 1825.
Aneksasi kawasan di daerah-daerah inti (negaragung) dan mancanagara timur. Daerah yang paling penting di sini adalah Kedu.
Kedu terkenal sebagai wilayah yang makmur di Jawa, karena banyak rerdapat gudang beras. Selain tentunya pembagian wilayah Keraton Yogyakarta, dengan pendirian Pakualaman.
Hal ini membuat daerah-daerah kekuasaan keraton yang cukup jauh seperti terbengkalai secara ekonomi dan maupun administratif pemerintahan. Ketidakpuasan penduduk Jipang terlihat, sehingga pada akhirnya memberikan dukungan untuk pemberontakan saudara ipar Pangeran Diponegoro, Raden Tumenggung Aria Sosrodilogo, pada ketiga Perang Jawa 1827-1828.