Herni mengungkapkan, biaya tambahan yang dibebankan ke wali murid ini, lantaran SMA Negri 1 Puri mempunyai banyak program yang tidak semua tercover dari anggaran pemerintah. Karena iru perlu adanya dana sering atau DMP.
"Sekolah punya banyak program. Kita susun tim lalu kita ajukan ke komite, komite menyetujui. Itu pun tidak langsung disepakati melainkan kita musyawarah dulu melalui zoom meting dua sesi bersama wali murid," katanya.
Setelah disepakati, pihak sekolah juga memberikan kesempatan bagi wali murid yang keberatan. Hasilnya ada ratusan wali murid yang mengajukan keberatan. Bahkan ada di antaranya yang enggan membayar pungutan sama sekali.
"Mereka yang keberatan kita minta untuk menulis di surat perjanjian mampunya berapa," katanya.
Meski banyak yang mengajukan adanya keberatan terkait dengan kebijakan pungutan tersebut, namun lanjut Herni, pihak sekolah tetap akan menerapkan kebijakan tersebut. Karena menurutnya, kebijakan itu dikeluarkan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.
"Kami sudah melalui tahapan-tahapan. Kami tidak memaksa dan sadar kondisi masyarakat. Meski anak anak belajar daring tapi kita juga butuh alat untuk menunjang hal itu," katanya.