Selanjutnya adalah kecenderungan mendahulukan elektoral, di mana semangatnya adalah memenangkan pemilu menghalalkan cara apa pun. Partai politik hanya dianggap mesin pemenangan, bukan sebuah kesempatan mewujudkan Pancasila untuk masyarakat.
Sebagai Sekjen PDIP, Hasto mengatakan itu sebabnya partai menyelenggarakan sekolah kepala daerah agar para calon memahami kembali bahwa ajang pemilu sebenarnya adalah ajang awal untuk nantinya membumikan Pancasila dalam kebijakan pemerintahan negara.
Politik elektoral ini pada gilirannya hanya sebagai bentuk pencitraan. Kalau di hari-hari biasa, ada rakyat susah dibiarkan. Tapi begitu kampanye, ada rakyat susah, semua berbondong-bondong membantu dan kemudian diviralkan melalui media sosial.
Hal ini pun hilirnya adalah terjadi sebuah kepentingan transaksional dengan para investor politik. Akibatnya, pembangunan akan berjangka pendek. Terjadi politisasi hukum, identitas, perang informasi, perang psikologi, alias perang hegemoni di dalam informasi. Bahkan sampai melibatkan perang hasil survei.
Hasto lalu menawarkan solusi berupa konsolidasi demokrasi, konsolidasi ideologi, hingga konsolidasi politik melalui budaya tertib hukum.