JAKARTA, iNews.id - Perubahan sistem demokrasi Indonesia yang didorong menjadi lebih liberal pascaamandemen UUD 1945 bisa menjadi potensi konflik pemilihan umum, termasuk dalam Pilkada serentak 2020. Salah satu upaya mencegah konflik itu yakni dengan mendorong kembali ke semangat dasar pendirian NKRI, termasuk nilai-nilai Pancasila.
Hal itu diungkapkan penerima beasiswa doktoral Universitas Pertahanan (Unhan) Indonesia, Hasto Kristiyanto dalam webinar Unhan dalam rangka puncak perayaan Hari Perdamaian Dunia, Senin (21/9/2020).
Dalam paparannya, Hasto mengutip buku karya Dennis W Jhonson, dkk berjudul Handbook of Political Management, yang salah satunya memotret Krisis Ekonomi 1997/1998 melahirkan skenario politik global melalui proses liberalisasi politik global. Di Indonesia sendiri saat itu kedaulatan politik ekonomi Indonesia dikontrol melalui Letter of Intent (LOI) dengan International Monetary Fund (IMF) saat itu.
Maka di Indonesia, terjadi global reproduction of American Politic, melalui liberalisasi politik dan ekonomi pasca krisis moneter tahun 1997. Proses ini berlanjut hingga ke perubahan UUD 1945 yang merubah sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk sistem politiknya.
Jika di sistem sebelumnya Indonesia memiliki Haluan Negara yang dibentuk berdasarkan aspirasi seluruh perwakilan rakyat, melalui DPR, Utusan Daerah, hingga Utusan Golongan di MPR, di sistem baru itu digantikan dalam praktek demokrasi liberal tersebut.