“Dalam prinsip ekonomi, jika input energi lebih murah, output juga bisa lebih murah. Jika listrik dari PLTN lebih efisien, masyarakat tentu akan memilih karena lebih terjangkau. Bagi masyarakat, indikator kesejahteraan paling sederhana adalah harga. Kalau listrik murah, itu terasa langsung,” ujar Hendry.
Hendry pun optimistis dengan adanya energi nuklir yang dinilainya efisien, maka target utama elektrifikasi 100 persen di dalam negeri akan terpenuhi, terutama di wilayah Indonesia timur yang masih gelap jika dilihat dari citra satelit.
“Namun jika kebutuhan domestik sudah terpenuhi dan kapasitas berlebih, peluang ekspor ke negara tetangga seperti Malaysia atau Singapura terbuka. Itu bisa menjadi peran strategis Indonesia di kawasan,” ungkapnya.
Dia pun mendukung ditunjuknya Menteri ESDM Bahlil Lahadia sebagai Ketua Harian DEN yang dinilainya menjadi figur penting eksekutor untuk perancang kebijakan dan memberi keuntungan dalam mendorong agenda swasembada energi secara lebih terukur.
“Secara ekonomi, kalau seseorang diberi tanggung jawab tambahan, berarti ada kepercayaan atas kinerjanya. Tidak mungkin orang dengan kinerja buruk diberi mandat lebih besar. Artinya, ada ekspektasi bahwa kinerjanya tidak hanya sesuai target, tetapi bahkan melampaui ekspektasi,” ungkapnya.
Dari perspektif kebijakan publik, dosen dan peneliti kebijakan publik Unesa, Ahmad Nizar Hilmi, MPA, melihat penunjukan Menteri Bahlil di DEN sebagai sinyal bahwa pemerintah ingin menyatukan perencanaan dan eksekusi kebijakan energi dalam satu garis komando. Hal ini bisa menjadi kunci efektivitas menuju kemandirian energi di Indonesia. "Kalau bicara teknis, mungkin bisa efektif (Menteri ESDM juga menjabat Ketua Harian DEN)," kata Nizar.
Namun, Nizar mengingatkan bahwa efektivitas tersebut tetap bergantung pada tata kelola dan transparansi kebijakan, terutama dalam proyek-proyek strategis energi yang bernilai investasi besar. Ia menyebut pemerintah harus secara terbuka mengumumkan kepada masyarakat siapa saja aktor industri di balik kebijakan menuju swasembada energi.
"Jadi dari perspektif ekonomi politik, kita juga perlu bertanya: siapa yang memegang tender, siapa penyedia teknologinya, dan siapa aktor industri di balik kebijakan tersebut.