"Kalau memang Sekda salah sudah menjadi kewajiban bupati menegur, tidak perlu maki-maki sekda ora mudengan dan suruh mundur segala. Ada mekanisme untuk melakukan pembinaan maupun menjatuhkan sanksi," ucapnya.
Zainal sepakat semua kepala daerah harus memikirkan warga agar tak kelaparan dan tidak bisa makan di tengah pandemi Covid-19. Meski demikian, harus tetap berpegang regulasi supaya kelak tidak kena masalah hukum.
"Saya mengapresasi Ganjar yang sudah komunikasi dengan Gubernur DKI, Jabar, Banten, Kemensos, bahkan Presiden kaitan untuk penanganan Covid-19 bagi warga Jateng di perantauan tapi tidak perlu ngomong Sekda ora mudengan," ujarnya.
Menurut dia, tidak ada sekda bodoh atau ora mudengan karena untuk menduduki jabatan sekda sangat ketat dan selektif. Ada syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, lulus diklatpim, rekam jejak jabatan dan integritas, moralitas yang baik, termasuk nilai prestasi kerja dua tahun terakhir dan lain- lain.
Berita Lain Bisa Dibaca di Okezone.com: Soal Petisi Monumen Didi Kempot, Wali Kota Solo Akan Surati Mensos