"Kita menjadi terheran-heran, ketika muncul kerajaan-kerajaan seperti ini kenapa pemerintah sepertinya gagal memahami satu fenomena sosial yang terjadi di masyarakat," ujarnya.
Dia menilai, seharusnya badan intelijen negara sudah mengungkap keberadaan mereka sebelum viral di media sosial. Melihat jumlah pengikut keraton-keraton baru ini bukan lagi puluhan tapi ratusan orang.
BACA JUGA: Menahan Tangis, Ratu Keraton Agung Sejagat Ngaku Kangen Anak
"Seharusnya, intelijen negara sudah bisa menangkap fenomena tersebut," ucapnya.
Tunjung berharap negara melibatkan para raja merumuskan pembangunan seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat setempat. Dalam sejarah Indonesia belum ada sekalipun pemerintah melibatkan para raja dalam sebuah forum seperti Musrenbang.
"Surakarta saja yang mempunyai kerajaan yang masih ada, belum pernah sekalipun dalam sejarah rajanya dilibatkan dalam pertemuan, seperti Musrenbang," kata Tunjung.