JAKARTA, iNews.id - Pemerintah melarang ASN, TNI/Polri, pegawai BUMN hingga swasta mengambil cuti di akhir tahun. Kebijakan itu sebagai langkah mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 saat libur Natal dan Tahun Baru 2022 (Nataru).
Epidemiolog Griffith University Dicky Budiman menilai bahwa langkah pemerintah tersebut sudah tepat. Namun hal tersebut harus dibarengi dengan manajemen risiko.
“Dengan adanya larangan cuti bagi ASN dan TNI Polri hingga swasta tentu akan menambah efektivitas (cegah penularan). Sebagai langkah mitigasi sudah benar dan tepat. Dan tentu hal ini harus dibarengi dengan strategi komunikasi risiko dan manajemen risiko dan literasi,” katanya, Senin (22/11/2021).
Dia mengatakan, manajemen risiko ini perlu dilakukan dengan meningkatkan literasi. Hal ini agar masyarakat memahami bahwa saat Nataru diperlukan kewaspadaan.
Menurutnya, tanpa adanya literasi tersebut masyarakat bisa saja mengambil libur sebelum dan setelah Nataru.
“Karena bicara libur, nah kalau sebelumnya sudah pada libur. Sebelumnya pada pergi kan tanpa memperhitungkan aspek-aspek mitigasi risiko kan sama akhirnya. Atau pasca natarunya (libur),” katanya. Selain itu juga efektivitas larangan ini juga bergantung pada manajemen risiko di pemerintah daerah.
“Mereka ga pergi tapi kan umumnya melakukan aktivitas rekreasi atau apapun lah. Nah ini harus diberi opsi yang aman. Misalnya pemdanya membuat daftar lokasi yang aman dan sifatnya outdoor dengan protokol yang kuat dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat punya pilihan saya bisa ke sini dan tidak perlu jauh juga. Pemda juga bikin mana yang ga aman,” ujarnya.