Laporan masyarakat akan ditinjau dan dikaji sesuai kewenangan DPUPR. Jika jalan dan jembatan secara administratib menjadi kewenangan pemprov, maka laporan aduan itu akan diteruskan ke DPU Provinsi. Jika kerusakan jalan kabupaten, maka akan ditinjau serta dilakukan kajian untuk prioritas penanganannya.
''Kalau jalan yang rusak sering dilewati, maka itu jadi prioritas,'' ucapnya.
Dana pemeliharaan DPUPR Sragen tahun 2020 Rp9,7 miliar, namun tahun 2021 turun menjadi Rp5 miliar. Dana masih bisa ditambah di APBD Perubahan. Idealnya dana pemeliharaan jalan di Sragen Rp9 miliar lebih.
Jumlah panjang jalan di Kabupaten Sragen total 1.022,25 kilometer dengan kondisi 82 persen adalah jalan mantap atau jalan kondisi baik dan sedang. Sedangkan 18 persen panjang jalan di bawah kewenangan DPUPR Sragen mengalami rusak ringan dan rusak berat.
Untuk meningkatkan prosentase jalan mantap, harus ada pembangunan dan peningkatan jalan. Namun diakui membutuhkan ketersediaan sumber dana. Agar prosentase jalan mantap 82 persen tidak turun, maka dibutuhkan untuk menjaga kondisi yakni berupa pemeliharaan rutin jalan.