Yang jadi masalah adalah ketika ada orang tidak sabar untuk segera mendapatkan vaksin. Mereka yang tidak sabar itu, kemudian mencari jalan lain yang memungkinkan adanya orang menyalahgunakan kewenangannya.
"Ini yang harus diantisipasi. Maka di Jateng saya sudah minta pendataan, bagaimana urut-urutannya, prioritasnya, berapa jumlahnya sampai pada sistem antriannya sehingga bisa dicover dengan baik. Diluar itu, tentu tidak masuk dalam kewenangan dan sistem yang ada di kami," jelasnya.
Pihaknya menekankan semua jajarannya khususnya yang menangani vaksinasi untuk memegang teguh integritas. Tidak boleh ada yang menyalahgunakan bahkan mengambil keuntungan dari program vaksinasi ini. "Tentu yang swasta, kami harapkan juga mengikuti langkah kami ini," ujarnya.
Seperti diberitakan, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa vaksin Covid-19 akan diberikan secara gratis kepada masyarakat. Hal ini menyusul adanya keraguan di masyarakat tentang vaksinasi, apakah berbayar atau tidak.
"Setelah menerima banyak masukan masyarakat dan melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi, gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali," kata Jokowi yang disiarkan lewat YouTube Sekretariat Kepresidenan, Rabu (16/12/2020).