"Apakah ini ada hipotesis terselubung? Karena alasan yang muncul sudah terbantahkan. Jadi mereka ini mewakili siapa. Jangan sampai agenda politik hanya untuk hasrat kelompok tertentu. Karena pemilik kedaulatan tertinggi adalah rakyat," tutur Mudiyati.
Jika Pemilu 2024 dimundurkan, kata Mudiyati, secara otomatis beberapa jabatan negara akan tetap di posisinya, seperti anggota DPR dan presiden. Sehingga munculnya wacana tersebut menjadi pertanyaan besar banyak pihak terkait agenda dan kepentingan di belakangnya.
"Gelombang penolakan sudah cukup kuat. Sudah mulai ada civil society yang konsen menolak wacana itu. Ini mestinya direspons para elite politik agar mereka memberi pendidikan politik yang baik kepada rakyat," ucapnya. ARIF BUDIYANTO