BANDUNG, iNews.id - Wacana penundaan Pemilu 2024 menuai polemik, pro kontra di masyarakat. Bahkan pengamat politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Mudiyati Rahmatunnisa menilai usulan itu absurd dan tidak memberikan pendidikan politik yang baik kepada rakyat.
"Secara konstitusi tidak sesuai, karena sudah jelas Pemilu digelar 5 tahun. Apalagi tanggal 14 Februari sudah disepakati pemerintah, KPU, dan DDP. Lalu kenapa Itu dilontarkan parpol. Menurut saya absurd karena mereka punya fungsi penting dalam politik," kata Mudiyati Rahmatunnisa, Rabu (2/3/2022).
Mudiyati menyatakan, wacana menunda Pemilu 2024 yang dilontarkan elite parpol dan pejabat negara tidak memberikan pendidikan politik baik bagi masyarakat. Mestinya, elite parpol mendorong agar demokrasi tetap berjalan.
"Saya kira alasannya enggak pas kalau disebut soal recovery ekonomi, pandemi, kepuasan rakyat terhadap pemerintah sekarang, atau soal perang Rusia. Alasan itu sudah terbantahkan semua," ujarnya.
Tak hanya itu, tutur Mudiyati, mengubah jadwal Pemilu 2024 yang secara konstitusi telah diatur lima tahunan, akan mengubah konstitusi yang telah puluhan tahun berlaku di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam UU No 17 tahun 2012, proses mengubah konstitusi akan memakan waktu cukup panjang.