"Perjuangannya Pak Bupati dan Wakil Bupati sangat panjang, saya lihat. Berusaha beberapa kali bertemu saya, kemudian mengajak saya bertemu dengan pengusahanya, tetapi untuk sementara ini saya tidak dulu memenuhi pertemuan itu karena saya menjaga integritas diri saya bahwa seluruh putusannya dilakukan berdasarkan sistem," katanya.
Dedi juga menyoroti dampak panjang aktivitas tambang terhadap masyarakat di jalur Parungpanjang, mulai dari kemacetan parah hingga gangguan kesehatan. Menurutnya, selama ini warga harus menanggung penderitaan akibat lalu lintas truk tambang yang padat dan membahayakan keselamatan pengguna jalan.
"Karena yang harus dipikirkan bukan hanya sektor tambang. Jalur Parungpanjang dilewati masyarakat kita yang juga harus dilindungi agar nyaman pergi ke sekolah, kantor, rumah sakit, berdagang. Dulu mereka mengalami penderitaan panjang bahkan ada yang meninggal," ucapnya.
Dia menegaskan keputusan membuka kembali tambang tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Pemerintah harus memastikan kesiapan sistem, termasuk jalur distribusi kendaraan tambang agar tidak kembali memicu masalah di Parungpanjang.
"Pertimbangannya kalau dibuka, jalannya mau lewat mana. Mau tidak mau harus lewat Parungpanjang nanti demo lagi," katanya.
Hingga kini Pemprov Jabar masih mengkaji solusi terbaik terkait polemik tambang di wilayah Parungpanjang dan sekitarnya.