"Dengan cara memberikan KAK (kerangka acuan kerja), HPS (harga perkiraan sendiri), dan dokumen lelang kepada perusahaan milik terdakwa, sehingga perusahaan milik terdakwa memiliki waktu yang lebih banyak dari peserta lelang lainnya dalam menyiapkan dokumen penawaran terhadap setiap paket pekerjaan yang sudah ditentukan untuk dikerjakan oleh perusahaan milik terdakwa," ujar jaksa.
Untuk pengaturan pembagian paket pekerjaan di Dinas PU Kota Banjar, tutur JPU, terdakwa Rahmat Wardi berkomunikasi dengan Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kota Banjar Sutardi Hakim.
Pembagian paket itu kemudian diserahkan ke Fenny Fahrudin untuk disesuaikan. Fenny bersama stafnya Ojat Sudrajat lantas melakukan pertemuan dengan Rahmat Wardi. Dalam pertemuan itu, Fenny menyatakan siap membantu Rahmat Wardi dalam proses lelang.
"Terdakwa mengatakan 'apakah sudah sepengetahuan Pak Dokter'. Maksud Pak Dokter adalah Herman Sutrisno selaku Wali Kota Banjar. Kemudian dijawab oleh Fenny Fahrudin 'sudah'," ucap Jaksa.
Sejak 2008 hingga 2013, Rahmat Wardi memperoleh pekerjaan di Dinas PU Kota Banjar. ANtara lain, pemeliharaan periodik Jalan Batulawang Rp736 juta, pembangunan irigasi Desa Situleutik, Desa Cibereun dan Sal pembawa paket II (pengairan/PSDA) lebih dari Rp956 juta. Kemudian, pemeliharaan periodik Jalan Batulawang lebih dari Rp969 juta, Perbaikan drainase dan trotoarisasi Jalan Siliwangi Rp2,2 miliar.