Kepala Kejari Ciamis Erny Veronica Maramba mengatakan, Rumah Restorative Justice merupakan ruang untuk melaksanakan proses perdamaian, musyawarah mencapai mufakat yang dimediasi oleh jaksa dengan disaksikan tokoh masyarakat dan agama setempat.
"Apabila ada satu permasalahan hukum antara pelaku dan korban dengan kriteria khusus berdasarkan peraturan Jaksa Agung dan UU Nomor 15 tahun 2020 (bisa diselesaikan secara restoratif). Jadi, tidak semua perkara harus dibawa ke persidangan atau diproses hukum. Sebab, pemidanaan itu upaya terakhir. Sehingga perkara yang dipandang masuk kriteria (restorative justice) diupayakan maksimal untuk didamaikan tanpa syarat," kata Kajari Ciamis.
Erny Veronica Maramba menyatakan, untuk kriteria khusus perkara yang bisa diselesaikan secara restorative justice adalah kasus ringan dengan ancaman pidana di bawah 5 tahun.
"Secara ekonomis, nilai kerugian di bawah Rp2,5 juta. Tetapi, ada peraturan terbaru, nanti kami sampaikan. Yang jelas (pelaku) bukan residivis dan tidak semua bisa di-restorative justice-kan juga. Ada kriteria dan persyaratan ketat," ujar Erny Veronica Maramba.
Wakil Bupati Ciamis Yana D Putra mengatakan, mengapresiasi pendirian Rumah Restorative Justice di Kejari Ciamis. "Saya menyambut baik rumah restorative justice ini, sehingga bisa memulihkan perdamaian dan harmonisasi di masyarakat melalui pendekatan emosional yang akan dilakukan oleh Kejakri Ciamis," kata Wakil Bupati Ciamis.