BANDUNG, iNews.id - Pakar hukum tata negara Refly Harun hadir sebagai saksi ahli dalam sidang kasus hoaks dengan terdakwa Habib Bahar bin Smith di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan RE Martadinata, Kota Bandung, Kamis (7/7/2022). Dalam kesaksiannya, Refly Harun menilai ceramah Habib Bahar tidak menimbulkan keonaran seperti yang didakwakan.
Karena itu, kata Refly Harun yang dihadirkan oleh kuasa hukum Habib Bahar itu, penerapan UU Nomor 1 tahun 1946 dalam perkara yang dihadapi Habib Bahar tidak tepat. Sebab, keonaran yang dimaksud dalam undang-undang itu bersifat fisik, terjadi huru-hara di masyarakat, bukan virtual.
"Saya membayangkan kalau keonaran di situ (UU Nomor 1 Tahun 1946) adalah yang bersifat physical (fisik). Misalnya timbulnya huru hara, korban jiwa, korban cacat, dan lain sebagainya. Bukan keonaran bersifat virtual. Kalau keonaran virtual itu tiap hari kami mengalami. Saya buat konten YouTube, tiap hari didebat orang," kata Refly, Kamis (7/7/2022).
Refly Harun menyatakan, keonaran yang dimaksud dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1946 lebih bersifat faktual terhadap diri seseorang atau benda yang menimbulkan korban. "Sepanjang pengatahuan saya, saya tidak melihat hubungan kausalitas itu di kasus ini (kasus hoaks yang menjerat Habib Bahar). Jadi ketika terdakwa menyampaikan suatu hal yang sangat kritis, unsur menyiarkannya tidak ada. Kan dia (Habib Bahar) berceramah. Kemudian yang menyiarkannya orang lain. Kemudian unsur menyebabkan keonaran itu juga tidak ada," ujar Refly.
Jika setiap penyiaran yang dinggap dapat memunculkan potensi keonaran bisa dipidanakan, tutur Refly Harun, semua YouTuber terjerat pasal itu. "Misalnya penyelenggara penyiaran atau televisi karena kalau ketahuan telah menyiarkan berita bohong maka tiba-tiba yang merilis berita itu kena juga karena kita dianggap telah menyiarkan berita bohong," tuturnya.