Dede mengatakan, Pemprov Jabar beralasan keterbatasan anggaran akibat pandemi Covid-19 yang berlangsung selama dua tahun menjadi penyebab minimnya support anggaran ke sekolah. Untuk mengatasi hal tersebut, dirinya meminta kebijakan pendidikan yang digulirkan Provinsi Jawa Barat agar bersinergi dengan program pusat.
Selama ini dirinya kerap mendapat banyak informasi kalau SMA/SMK di Jawa Barat, kurang mendapat dukungan provinsi. Padahal jenjang pendidikan ini domainnya memang di Pemprov Jabar. Apalagi sejak kewenangan SMA/SMK ditarik ke provinsi, dia melihat bupati maupun wali kota seolah sudah lepas tangan dan hanya fokus memperhatikan pendidikan tingkat SD dan SMP.
"Ya kalau SMA/SMK dikembalikan lagi ke kabupaten/kota, pasti akan membebani anggaran daerah. Hanya saja ketika diambil alih provinsi, sayangnya kepala daerah seolah tidak mau tahu kalau ada SMA/SMK kurang layak, padahal itu wilayahnya," tuturnya.