BANDUNG BARAT, iNews.id - Polemik rotasi dan mutasi eselon 3 dan 4 di Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB) terus bergulir. DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) diusulkan untuk membentuk panitia khusus (pansus) untuk meminta keterangan dan penjelasan soal polemik itu kepada Pemda KBB.
"Rotasi dan promosi pejabat eselon 3 dan 4 di Pemda KBB terus jadi bola liar dan semakin gaduh, karena ada yang menduga terjadi perputaran uang. Makanya DPRD KBB harus bersikap proaktif dengan menjalankan kewenangannya, membentuk pansus," kata Asep Suhardi, tokoh pendiri KBB, Selasa (28/2/2023).
Asep Suhardi mendesak DPRD KBB menjalankan fungsi pengawasan dengan membentuk pansus dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) pada proses mutasi, rotasi dan promosi pejabat eselon 3 dan 4 itu.
DPRD bisa mengambil sikap dengan membetuk Pansus atau menngunakan hak bertanya kepada Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan.
Tujuannya agar polemik ini bisa segera selesai dan tidak berlarut-larut. Sebab selama ini banyak informasi dan tudingan yang bisa clear ketika DPRD membuat tim pencari pakta yang independen.