Namun kadang kala ketika terjadi mutasi jabatan selalu diwarnai isu kurang sedap dan saat ini terjadi di Pemda KBB.
Komersialisasi jabatan atau yang lebih dikenal dengan jual beli jabatan menjadi isu krusial dengan dugaan melibatkan orang dekat penguasa. Jangan sampai hal tersebut jadi persoalan hukum di kemudian hari.
"Sebagaimana diatur UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa dalam konteks regulasi atau proses perumusan kebijakan harus mengacu kepada asas legalitas dan Asas Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB), bukan hanya aspek aturan saja," kata Djamu Kertabudi.